Mengapa polisi tidak mau menangani kasus mata uang virtual?

Bukan berarti polisi tidak ingin menangani kasus-kasus mata uang virtual, namun karena kekhasan mata uang virtual dan kompleksitas undang-undang dan peraturan terkait, polisi menghadapi tantangan tertentu ketika menangani kasus-kasus tersebut.

1. Status hukum mata uang virtual

Mata uang virtual ada secara legal di negara tersebut, namun penggunaan mata uang virtual untuk melakukan aktivitas ilegal adalah tindakan ilegal. Misalnya, Bitcoin didefinisikan sebagai komoditas Internet khusus di Tiongkok, dan lembaga keuangan tidak diperbolehkan menyediakan produk atau layanan terkait Bitcoin. Oleh karena itu, status hukum mata uang virtual relatif kompleks dan perlu dinilai berdasarkan keadaan tertentu.

2. Kompleksitas kasus mata uang virtual

Karena anonimitas dan sifat mata uang virtual yang terdesentralisasi, pelacakan dan investigasi menjadi sulit. Saat polisi menyelidiki kasus mata uang virtual, mereka sering kali perlu menginvestasikan banyak tenaga, sumber daya material, dan biaya waktu. Transaksi mata uang kripto tidak dilindungi undang-undang, sehingga sulit bagi korban untuk mencari perlindungan hukum setelah mengalami kerugian. Hal ini juga membuat polisi semakin sulit menangani kasus-kasus seperti ini, karena kalaupun kasusnya terselesaikan, kerugian korban akan sulit untuk dipulihkan.

3. Sikap polisi terhadap kasus mata uang virtual

Polisi tidak mengabaikan kasus mata uang virtual, namun melakukan investigasi dan tindakan keras semaksimal mungkin dalam kerangka hukum dan keterbatasan sumber daya yang ada. Namun, karena tantangan dan kompleksitas yang disebutkan di atas, polisi mungkin memerlukan dukungan dan bantuan tambahan saat menangani kasus mata uang virtual. #内容挖矿 #BNB Ikuti saya! Dapatkan lebih banyak informasi lingkaran mata uang!