Menurut Odaily, Kwon Seong-dong, pemimpin partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party, mengumumkan pada tanggal 15 Desember bahwa partai tersebut tetap menjadi badan pemerintahan. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas usulan dari Lee Jae-myung, pemimpin partai oposisi terbesar, Partai Demokratik Korea. Lee mengusulkan pembentukan mekanisme kerja sama antara partai berkuasa dan partai oposisi.
Pernyataan Kwon menggarisbawahi pendirian partai yang berkuasa untuk mempertahankan peran kepemimpinannya tanpa membentuk kerangka kerja sama dengan pihak oposisi. Usulan dari Partai Demokrat bertujuan untuk mendorong kerja sama di antara berbagai faksi politik, yang berpotensi mengarah pada pendekatan yang lebih terpadu terhadap pemerintahan. Namun, penolakan Partai Kekuatan Rakyat menyoroti perpecahan politik yang sedang berlangsung antara partai yang berkuasa dan partai oposisi di Korea Selatan.
Keputusan tersebut mencerminkan iklim politik terkini di Korea Selatan, di mana partai yang berkuasa berfokus untuk menegaskan otoritasnya dan melanjutkan kebijakannya tanpa pengaruh partai oposisi. Perkembangan ini penting karena dapat memengaruhi proses legislatif di masa mendatang dan lanskap politik secara keseluruhan di negara tersebut. Sikap tegas partai yang berkuasa menunjukkan bahwa setiap potensi kolaborasi dengan oposisi akan memerlukan negosiasi dan kompromi lebih lanjut.