Menurut Odaily, Kepala Urusan Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Min-ki, menggelar konferensi pers pada tanggal 4 Desember waktu setempat untuk menyampaikan penolakan keras terhadap aktivitas inkonstitusional dan ilegal yang terjadi di dalam gedung Majelis Nasional, beserta kerusakan yang diakibatkannya. Kim mengumumkan bahwa, mulai tanggal 4 Desember, akses ke gedung Majelis Nasional akan dibatasi sepenuhnya bagi personel Kementerian Pertahanan dan polisi. Ia menekankan bahwa tindakan ini merupakan langkah mendesak untuk memastikan keselamatan anggota parlemen dan menjaga fungsi Majelis Nasional.
Kim Min-ki selanjutnya menyatakan bahwa Majelis Nasional akan menilai secara menyeluruh kerusakan fisik dan kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh deklarasi darurat militer dan akan menuntut pertanggungjawaban atas segala tindakan ilegal. Ia juga menyebutkan bahwa, berdasarkan informasi terkini, insiden tersebut telah menyebabkan cedera di antara staf Majelis Nasional, dan berbagai upaya sedang dilakukan untuk menentukan secara akurat jumlah orang yang terluka dan tingkat keparahan cedera mereka.