Menurut Odaily, pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Lee Jae-myung, telah mengkritik pernyataan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol, dan menyebutnya tidak konstitusional. Lee telah mendesak masyarakat Korea Selatan untuk berkumpul di Majelis Nasional guna menjaga lembaga tersebut.
Laporan menunjukkan bahwa mayoritas anggota parlemen Korea Selatan, bersama dengan Ketua Majelis Nasional, sedang menuju ke majelis. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan akan mengadakan pertemuan dengan para komandan utama untuk membahas perkembangan terkini.
Iklim politik di Korea Selatan tegang karena partai oposisi menantang tindakan presiden, menimbulkan kekhawatiran tentang hak konstitusi dan keseimbangan kekuasaan. Seruan untuk bertindak oleh Lee Jae-myung menyoroti urgensi dan keseriusan situasi ini, saat warga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan perlindungan otoritas legislatif.
Perkembangan ini terjadi di tengah pengawasan politik yang meningkat dan debat mengenai keputusan presiden, dengan implikasi bagi institusi dan pemerintahan demokratis Korea Selatan. Hasil dari pertemuan kementerian pertahanan dan respons dari publik serta legislator akan diamati dengan cermat seiring perkembangan situasi.