Menurut Odaily, pada dini hari tanggal 4 Desember, sejumlah besar anggota parlemen Korea Selatan berkumpul di Majelis Nasional. Sidang yang dihadiri lebih dari separuh anggota parlemen itu difokuskan pada resolusi kritis. Jika mayoritas anggota setuju, Parlemen Korea Selatan siap meloloskan resolusi yang menyerukan pencabutan darurat militer.
Keputusan untuk menyelenggarakan sidang ini muncul di tengah meningkatnya diskusi dan perdebatan dalam lanskap politik Korea Selatan. Potensi pencabutan darurat militer merupakan langkah signifikan, yang mencerminkan iklim politik yang terus berkembang dan respons pemerintah terhadap berbagai masalah nasional saat ini. Hasil sidang ini dapat memiliki implikasi substansial bagi tata kelola dan kebebasan sipil negara tersebut.
Saat sidang berlangsung, semua mata tertuju pada parlemen untuk melihat apakah resolusi tersebut benar-benar akan disahkan. Keputusan tersebut tidak hanya akan berdampak pada lingkungan politik langsung tetapi juga menjadi preseden bagi tindakan legislatif mendatang di Korea Selatan. Komunitas internasional juga memantau situasi dengan saksama, mengingat potensi konsekuensinya terhadap stabilitas regional dan hubungan diplomatik.