Coinspeaker Otoritas India Mengeluarkan Pemberitahuan kepada Binance Menuntut Pembayaran Pajak Sebesar $86 Juta
Binance, bursa mata uang kripto terkemuka di dunia, telah menerima surat perintah dari Direktorat Jenderal Intelijen GST (DGGI) di Ahmedabad, India. Seperti yang dilaporkan oleh media lokal, surat perintah tersebut menuntut Pajak Barang dan Jasa (GST) sebesar 7,22 miliar rupee ($86 juta), yang menandai langkah penting dalam pengawasan regulasi mata uang digital di India.
Fokus pada Layanan OIDAR
Pemberitahuan DGGI membahas tentang penagihan biaya Binance dari pengguna India yang memperdagangkan aset digital virtual (VDA) di platformnya. Biaya ini diklasifikasikan dalam layanan Akses atau Pengambilan Basis Data Informasi Daring (OIDAR), yang diatur oleh peraturan GST tertentu. Layanan OIDAR dilakukan melalui Internet dengan keterlibatan manusia yang minimal, sehingga memerlukan kepatuhan terhadap undang-undang pajak India.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa Binance memperoleh sekitar 40 miliar rupee ($476,8 juta) dari biaya transaksi, yang disalurkan ke Nest Services Limited, sebuah perusahaan Binance Group yang berkantor pusat di Seychelles. Tindakan DGGI menekankan pentingnya bagi Binance untuk mematuhi peraturan GST, mengingat pendapatannya yang besar dan basis pengguna yang besar di India.
Sengketa pajak terbaru ini menambah serangkaian tantangan regulasi yang dihadapi Binance di seluruh dunia, yang mencerminkan meningkatnya pengawasan yang dihadapi oleh bursa tersebut saat menghadapi masalah kepatuhan global yang kompleks.
Upaya untuk Mengatasi Kepatuhan
Untuk mengatasi masalah ini, DGGI menghubungi perusahaan afiliasi Binance di Seychelles, Kepulauan Cayman, dan Swiss. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. Sebagai tanggapan, Binance telah melibatkan perwakilan hukum lokal di India untuk bekerja sama dengan DGGI dan menyelesaikan masalah kepatuhan pajak.
Pemberitahuan ini menyusul denda yang dijatuhkan oleh Unit Intelijen Keuangan India (FIU) awal tahun ini. FIU telah mendenda Binance sebesar 188,2 juta rupee ($2,25 juta) karena tidak memenuhi standar anti pencucian uang (AML) setempat. Meskipun menghadapi tantangan ini, Binance berhasil terdaftar sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP) di India, yang menandakan niatnya untuk mematuhi peraturan setempat.
Dampak yang Lebih Luas pada Industri Kripto
Langkah DGGI terhadap Binance merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatur layanan daring, seperti bursa mata uang kripto dan platform permainan. Berdasarkan undang-undang GST India, penyedia layanan asing diharuskan membayar GST untuk layanan yang diberikan kepada penduduk India, terutama yang dikategorikan sebagai OIDAR.
Seiring dengan perkembangan situasi ini, bursa mata uang kripto internasional lain yang beroperasi di atau berinteraksi dengan pengguna India mungkin menghadapi pengawasan serupa. Kasus Binance menjadi preseden dan dapat memengaruhi cara perusahaan kripto global lainnya mengelola kepatuhan regulasi mereka di India.
Meskipun Binance telah menentang tuduhan tersebut, bursa tersebut telah menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas India dan tetap berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang relevan. Hasil dari kasus ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan mata uang kripto lainnya menyikapi persyaratan peraturan di India, yang akan membentuk masa depan kepatuhan dalam industri ini.
Berikutnya
Otoritas India menerbitkan pemberitahuan kepada Binance untuk meminta pembayaran pajak senilai $86 juta