Menurut Odaily, mayoritas Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCAR) Uni Eropa akan mulai berlaku pada akhir tahun ini. Namun, perusahaan-perusahaan Jerman saat ini tidak dapat memperoleh lisensi mata uang kripto MiCAR dari otoritas regulasi setempat, BaFin, karena kegagalan beberapa langkah legislatif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asing yang telah memperoleh lisensi di tempat lain dapat beroperasi secara bebas di Jerman dan di seluruh UE.
Kerangka kerja MiCAR mencakup perincian khusus negara, seperti persyaratan bagi setiap negara untuk menunjuk badan regulasi guna menerbitkan lisensi bagi penyedia layanan aset kripto (CASP). Di Jerman, tanggung jawab ini jatuh ke tangan Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin). Akan tetapi, penunjukan BaFin merupakan bagian dari rancangan undang-undang yang belum disetujui. Mengingat runtuhnya pemerintahan koalisi, kemungkinan RUU ini disahkan dalam waktu dekat sangat kecil. Situasi ini juga berdampak pada bank, karena lembaga seperti bank atau perusahaan sekuritas dapat memperpanjang lisensi mereka agar memenuhi syarat untuk status CASP MiCAR, suatu proses yang saat ini tidak dapat difasilitasi oleh BaFin.
Jerman sudah memiliki regulasi mata uang kripto sebelum MiCAR. Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang berwenang dapat melanjutkan operasinya dan mengajukan kembali lisensi MiCAR tahun depan. Rancangan awal Undang-Undang Digitalisasi Pasar Keuangan (FinmadiG) dirilis pada Oktober 2023, memperkenalkan Undang-Undang Regulasi Pasar Kripto (KMAG), yang bertujuan untuk mengganti aturan kripto lama Jerman dengan MiCAR.
Awal minggu ini, sekelompok cendekiawan Jerman mengirim surat kepada Komite Keuangan Bundestag Jerman, yang menyoroti pelanggaran hukum Uni Eropa oleh Jerman. Undang-undang penerapan Jerman seharusnya mulai berlaku pada tanggal 30 Juni, bertepatan dengan pemberlakuan undang-undang stablecoin (token uang elektronik).