Mahkamah Agung AS membatalkan kasus berusia 40 tahun yang memberikan kewenangan kepada regulator federal untuk menegakkan interpretasi undang-undang yang tidak jelas. Hal ini dapat mempersulit SEC untuk menjalankan agenda penegakan hukumnya di tengah ketidakpastian hukum dan peraturan bagi industri kripto. 😱

Chevron v. Kasus Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional mencatat bahwa ketika bahasa undang-undang tidak jelas, pengadilan harus bergantung pada penilaian dan keahlian regulator. Hal ini memberi regulator federal wewenang untuk menegakkan interpretasi mereka terhadap undang-undang tersebut. 🏛️

Namun dengan keputusan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyebut doktrin Chevron "tidak dapat diterapkan" dan berkata, "Chevron menciptakan ketidakstabilan dalam hukum yang tidak pantas diterimanya, sehingga membuat mereka yang mencoba merencanakan tindakan lembaga tersebut berada dalam kabut ketidakpastian yang tiada henti." 😮

Hal ini dapat berdampak pada agenda penegakan SEC yang agresif dan berjangkauan luas pada industri kripto. SEC menggugat perusahaan kripto seperti Coinbase, Ripple, Binance, dan Kraken, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar undang-undang sekuritas federal dengan menyediakan layanan pembelian dan perdagangan mata uang kripto yang dianggap sebagai sekuritas tidak terdaftar. 🚀

Keputusan ini merupakan pukulan lain terhadap kekuasaan regulator federal. Pengadilan pada hari Kamis membatasi SEC untuk menggunakan hakim administratif internal untuk menyelesaikan kasus penipuan perdata. 🤔

Menurut Anda, apa dampak hal ini terhadap industri kripto? Saya menunggu komentar Anda!#DeFi#Web3 🚀🌐