Bolivia telah mencabut larangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Pada tanggal 26 Juni, Bank Sentral Bolivia (BCB) secara resmi mengumumkan bahwa bank sekarang dapat melakukan transaksi dengan kripto. Perubahan peraturan ini membatalkan Keputusan Dewan N°144/2020 yang berlaku sejak Desember 2020.

Penyesuaian peraturan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Sentral Bolivia, Otoritas Pengawas Sistem Keuangan (ASFI), dan Unit Investigasi Keuangan (UIF).

Pembaruan ini menyelaraskan Bolivia dengan rekomendasi dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Amerika Latin (GAFILAT), yang telah mendorong adaptasi terhadap kripto.

Terkait: Kudeta Bolivia yang gagal terkait dengan niat negara tersebut untuk bergabung dengan BRICS

Meskipun mata uang kripto kini dapat diperdagangkan melalui saluran elektronik resmi, Bank Sentral Bolivia telah mengingatkan masyarakat bahwa mata uang kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah.

Artinya tidak ada kewajiban bagi dunia usaha untuk menerimanya sebagai pembayaran. BCB menekankan hal ini untuk memastikan masyarakat memahami batasan dan status hukum mata uang kripto di Bolivia.

Selain mencabut larangan tersebut, BCB telah mengumumkan rencana untuk memasukkan informasi tentang risiko yang terkait dengan mata uang kripto ke dalam Rencana Edukasi Ekonomi dan Keuangannya. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menangani mata uang kripto dengan aman dan memahami potensi risiko yang ada.

Bolivia membenci kripto

Pencabutan larangan tersebut dilakukan setelah bertahun-tahun menerapkan peraturan yang ketat. Pada tahun 2014, Otoritas Pengawasan Sistem Keuangan Bolivia mengeluarkan resolusi yang melarang penggunaan kripto. Larangan ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan konsumen dan potensi pencucian uang.

Sekali lagi, pada tahun 2022, bank sentral Bolivia melarang sektor perbankan menggunakan, memasarkan, atau mentransaksikan aset mata uang kripto. Alasan yang diberikan adalah untuk melindungi masyarakat dari “risiko, penipuan, dan penipuan” dan untuk mencegah “kerugian ekonomi.”

Perubahan peraturan ini terjadi di tengah gejolak politik dan ekonomi. Baru-baru ini, Bolivia mengalami upaya kudeta yang dramatis. Tentara mengambil alih alun-alun pusat La Paz dan menabrak istana presiden dengan truk lapis baja.

Kudeta, yang dipimpin oleh Jenderal nakal Juan Jose Zuniga, berhasil dipadamkan segera setelah dimulai. Zuniga ditangkap di siaran langsung TV setelah menyadari bahwa dia hanya mendapat sedikit dukungan atas tindakannya.

Jai Hamid