Beberapa hari yang lalu, Departemen Keuangan AS telah mengusulkan peraturan baru yang mengharuskan bursa kripto terpusat dan terdesentralisasi untuk melaporkan informasi transaksi rinci klien mereka ke IRS, mulai tahun 2026.
Menurutnya, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memerangi penghindaran pajak di bidang kripto, dengan perkiraan peningkatan pendapatan hingga $28 miliar (Rp 420 triliun) selama satu dekade.
Peraturan tersebut juga akan meliputi pelaporan ke broker real estat dalam kasus yang melibatkan transaksi aset digital.
Masyarakat dapat memberikan komentar dan tanggapan terhadap usulan tersebut hingga tanggal 30 Oktober, dengan sidang dijadwalkan pada tanggal 7 dan 8 November.
Berikut tanggapan dan reaksi beberapa tokoh terkemuka di dunia kripto terhadap peraturan pelaporan pajak kripto yang baru-baru ini diusulkan Departemen Keuangan Amerika Serikat diatas.
⚫ Ryan Selkis (CEO Messari):— Jika Biden berhasil terpilih kembali, industri kripto tidak akan berkembang di negara tersebut
⚫ Chris Perkins, (Presiden CoinFund VC):— "Yurisdiksi lain telah mengambil inisiatif ini dan sayangnya Amerika tertinggal"— "Kita memerlukan kebijakan proaktif dan bernuansa yang mendorong dan membuka inovasi yang bertanggung jawab di seluruh vertikal kripto"— "Kejelasan akan datang, dengan cara apa pun"
⚫ Kristin Smith (CEO Blockchain Association):— Memiliki keraguan terhadap penggabungan pelaporan aset digital dengan aset tradisional
⚫ Michael Sonnenshein (CEO Grayscale Investments):— Terus-menerus melakukan tindakan penegakan hukum akan mendorong perusahaan kripto keluar dari negara tersebut
⚫ Brad Garlinghouse (CEO Ripple):— Industri kripto beralih dari AS karena proses regulasi kripto yang lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.
